Sudah Angkat 1,2 Juta Honorer Jadi PNS, Tjahjo Kumolo: Tidak Mungkin Perekrutan Tanpa Tes

JAMBITERKINI.COM-Jelang pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah berbuat banyak terhadap honorer.

Pemerintah, tegas Tjahjo, tidak pernah mengabaikan honorer dan melupakan pengabdian mereka. Namun, pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Apalagi sampai pengangkatannya tanpa tes.

“Pemerintah sudah banyak berbuat untuk honorer. Tidak benar kalau dibilang pemerntah menyia-nyiakan honorer,” kata Menteri Tjahjo dalam pesannya kepada JPNN.com, baru-baru ini.

Dia menegaskan, pemerintah sudah mengangkat 1,2 juta honorer menjadi ASN baik CPNS maupun PPPK. Ini bukan jumlah yang kecil.

Kalau kemudian ada desakan agar pemerintah mengangkat honorer menjadi CPNS maupun PPPK tanpa tes, kata Tjahjo, itu sangat tidak mungkin.

Mengingat pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi birokrasi. “Jumlah PNS mau dirampingkan dengan cara memperbanyak rekrutmen PPPK. Jadi tidak mungkin itu perekrutan PNS tanpa tes,” tegasnya.

Mantan Menteri Dalam Negeri ini kembali menegaskan tidak mungkin seluruh honorer diangkat sekaligus dan tidak mungkin semuanya.

Ada mekanisme yang harus dilalui dan rujukannya ada peraturan perundang-undangan. Dia menyebutkan salah satu langkah riil yang dilakukan pemerintah dalam menghargai pengabdian honorer adalah rekrutmen satu juta guru PPPK.

Dalam rekrutmen itu seluruh guru honorer K2, nonkategori, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) bisa ikut berkompetisi.

Kemendikbud bahkan sudah memberikan fasilitas bimbingan belajar daring untuk guru honorer menyiapkan diri agar siap menghadapi tes PPPK pada Agustus mendatang. Selain itu guru honorer diberikan kesempatan tiga kali ikut tes PPPK.

“Saya rasa pemerintahan Pak Jokowi sudah sangat berpihak kepada honorer. Jangan ada yang berpikir pemerintah tidak adil,” tandas Tjahjo Kumolo.
(jambiekspres.co.id)

x

Check Also

UU ITE, 57,3 Persen Anak Muda Indonesia Setuju Direvisi

JAMBITERKINI.COM-Mayoritas anak muda Indonesia berpendapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi untuk ...